Daftar Informasi Publik (PPID)
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN NEGERI CIANJUR
KATEGORI INFORMASI
A. Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
B. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf A disediakan dalam bentuk Dokumen Elektronik atau
dokumen cetak dan wajib memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
C. Informasi Publik berupa Informasi Elektronik hanya disediakan dalam bentuk dokumen cetak atas
permintaan Pemohon Informasi.
D. Informasi yang tidak dapat diberikan terdiri atas:
1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak dan/atau Data Pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
6. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan pe:aturan perundang-undangan dan/atau
pedoman ini.
E. Informasi. yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan.
a. Profil Pengadilan meliputi:
1) tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;
2) struktur organisasi Pengadilan;
3) alamat, telepon, faksimili, situs resmi, dan pos-el Pengadilan;
4) profil singkat pimpinan Pengadilan;
5) profil singkat pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
6) daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan
7) lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.
b. Prosedur beracara untuk setiap Jems i:erkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak hak
kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
d. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding.
2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
a. Hak para pihak yang berhubungan dengar: peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak
atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan secara
manual maupun elektronik.
c. Hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan.
d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan
informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informas :.
e. Hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
f. Biaya perolehan salinan in formasi:
1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -cuma; dan
2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan
dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
a. Ringkasan Informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang
paling kurang terdiri atas:
1) nama program dan kegiatan;
2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/ atau alamat yang
dapat dihubungi;
3) target dan/ atau capaian program dan kegiatan;
4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
5) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan
Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran,
proposal, dan sebagainya .
b. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling kurang
terdiri atas :
1) rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
2) neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku.
d. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
e. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan
4. Informasi Laporan Akses Informasi
Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas:
a. jumlah permohonan Informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi;
c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan
Informasi yang ditolak; dan
d. alasan penolakan permohonan Informasi.
5. Informasi Lain Informasi tentang prosedur peringatan dini dan Prosedur evakuasi keadaan darurat di
setiap kantor Pengadilan
F. Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala oleh Mahkamah Agung selain informasi yang disebutkan pada
huruf E sebagai berikut:
1. Informasi tentang penerimaan calon aparatur sipil negara, calon hakim, hakim adhoc, jabatan pimpinan
tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan/atau kebutuhan formasi hakim agung, yang
paling kurang berisi:
a. informasi penerimaan;
b. tata cara pendaftaran;
c. daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan
dan kualifikasinya;
d. tahapan dan waktu proses rekrutmen;
e. komponen dan standar nilai kelulusan; dan
f. daftar calon yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan
daftar yang diterima .
2. kebijakan Mahkamah Agung berupa Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya yang telah diterbitkan;
3. Daftar rancangan dan tahapan pembentukan Peraturan Mahkamah Agung yang sedang dalam proses
pembentukan;
4. yurisprudensi Mahkamah Agung;
5. putusan Mahkamah Agung;
6. laporan tahunan Mahkamah Agung; dan
7. rencana strategis Mahkamah Agung.
G. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta Pengadilan wajib mengumumkan secara serta
merta Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:
1. Informasi rencana pemeliharaan dan/ atau gangguan sarana dan. prasarana utilitas publik;
2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.
H. Informasi yang Wajib Tersedia setiap saat
Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis Informasi dibawah ini untuk memastikan bahwa
Informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
1. Umum
a. Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori lnformasi yang wajib diumumkan secara
berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bagian IV.E, IV.F, dan IV.G .
b. Informasi lain yang:
1) tidak termasuk kategori lnformasi yang dikecualikan (bagian IV.I), yakni setelah dilakukan uji
konsekuensi sebagaimana dimaksud bagian X;
2) telah dinyatakan sebagai Informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, putusan
Komisi Informasi dan/ atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
c. Pemohon informasi yang merupakan calon hak:m dan calon aparatur sipi l negara dapat meminta
informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
d. DIP yang paling kurang memuat:
1) nomor;
2) ringkasan isi Informasi;
3) pejabat atau unit/ satuan kerja yang menguasai Informasi;
4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
5) waktu dan tempat pembuatan Informasi;
6) bentuk In formasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan
7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat Informasi yang dikecualikan.
f. Format DIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Informasi tentang Perkara
a. Informasi dalam register perkara.
b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
d. Laporan penggunaan biaya perkara.
e. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan
hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali
ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Naskah cetak dari putusan/penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam
SIP.
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan
a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan
oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan
hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau
elektronik).
c. Jumlah hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan
jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
d. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin,
jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian
a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua
Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan.
b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil
Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang te lah disahkan atau ditetapkan
yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, antara lain:
1) dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya
Peraturan Mahkamah Agung;
2) masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal
tersedia;
3) risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap
setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
4) rancangan ·peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
5) tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
c. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan
dalam peraturan perundang-undangan.
d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan .
e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan.
f. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka
untuk umum.
5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan.
b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan.
c. Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:
1) nama;
2) riwayat pekerjaan;
3) posisi;
4) riwayat pendidikan; dan
5) penghargaan yang diterima.
d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan
aparatur Pengadilan .
e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengar:. Pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
I. Informasi yang Dikecualikan
1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan
secara tegas dalam kelompok Informasi pada bagian IV.E, bagia:1 IV.F, dan bagian IV.G yang menurut
PPID atau Atasan PPID,setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikann kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat
proses penegakan hukum;
b. Informasi yang apabi la dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;
c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon lnformasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
e. Informasi yang apab ila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional;
f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri;
g. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta
otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
h. Informasi yang apabila cliberikan kepacla Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia
pribadi;
i. Memorandum atau surat antara Pengaclilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang
menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses
penyusunan kebijakan; dan
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan
penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi yang dikecua likan di Pengadilan adalah:
a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
b. identitas lengkap hak im dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
d. identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan hakim dan aparatur Pengadilan;
e. identitasnya pelanggaran identitas hakim dan aparatur Pengadilan di laporkan yang belum diketahui
publik;
f. yang catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim
dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pecloman ini; dan
h. berita acara sidang dan alat bukti.
3. Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan
oleh PPID dilingkungan Mahkamah Agung.
4. Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salinan lnformasi tidak dapat dijadikan alasan
untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Salinan Informasi tersebut.
5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi Informasi atau pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat
diakses setiap Orang.
6. Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7. PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari
sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
8. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Informasi tersebut
menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
Semester I 2025
Semester II 2025