Rabu, 25 September 2019; Pengadilan Negeri Cianjur melakukan kegiatan Sosialisasi SIPP Versi 3.3.0 serta Sosialisasi SPPT TI yang dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur yaitu Bapak Teguh Sarosa, SH., MH., Panitera Muda Perdata Bapak Yaya Hendayana, SH., MH., dan Kasubag PTIP Bapak Taufan Firmansyah, ST., MH. Dalam Sosialisasi tersebut dipaparkan mengenai Pengertian dan Tujuan dari SPPT TI, mengenai teknis prosedur penanganan perkara secara elektronik serta teknis penggunaan SIPP verssi terbaru;

Dalam Penyampaiannya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur menyampaikan terkait SPPT TI yaitu satu kesatuan rangkaian dari sistem manajemen perkara pidana (proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan atau penetapan) yang melibatkan Komponen Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. 

Sampai dengan saat ini, tanggung jawab Mahkamah Agung dalam SPPT TI meliputi pemenuhan 5 (lima) jenis dokumen beserta elemen-elemen datanya (versi ringkas) yang harus dikirimkan ke Pusat Pertukaran Data SPPT TI .

Kelima jenis dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penetapan Majelis Hakim
2. Penunjukan Panitera Pengganti
3. Penetapan Hari Sidang Pertama
4. Petikan Putusan Pengadilan
5. Salinan Putusan Pengadilan

Selain itu, pembahasan mengenai SIPP Versi 3.3.0 mencakup pembaharuan atau update dalam hal sebagai berikut :

1. Pencarian di audittrail dengan keyword tertentu, begitu ke halaman 2, tidak terfilter lagi berdasar keyword.
2. Perbaikan Penetapan Hari Sidang (PHS) Kembali .
3. PHS Kembali pada sidang pertama menimpa data sidang pertama.
4. Perbaikan tab saksi.
5. UMUM : Perbaikan edit data umum untuk Pidana Tilang.
6. UMUM : Tambah Perkara Pidana, di Tab Riwayat Perkaranya Keterangan Jam nya bukan format 24hours.
7. UMUM : Sumber hukum ditambahkan HIR/RBg.
8. Perbaikan list penahanan terdakwa di detil penahanan.
9. UMUM : Perbaikan cetak template penahanan.
10. Perbaikan cabut perkara pada link tautan.
11. Perbaikan status pihak pada kolom data para pihak banding.
12. Nilai gugatan materiil Gugatan Sederhana naik menjadi 500jt.
13. Penambahan fitur template berita acara persidangan elektronik.
14. Penyesuaian penambahan jenis perkara di e-Court.
15. Penambahan syncronisasi data dari SIPP ke e-Court maupun sebaliknya.
16. UMUM : Penambahan Fitur Register Konsinyasi.
17. Penambahan Fitur Epayment.
18. Perbaikan Upload Dokumen Court Calender.

Setelah masing-masing narasumber memberikan penjelasan, kemudian Sosialisasi disimpulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur serta ditutup.

Rabu, 25 September 2019 - Pengadilan Negeri Cianjur melaksanakan kegiatan Rapat Berjenjang Dan Evaluasi Kinerja Di Pengadilan Negeri Cianjur yang selalu diadakan setiap bulan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur yaitu Bapak Teguh Sarosa, S.H.,M.H., Selain itu juga didampingi oleh Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Cianjur yaitu Bapak Rahmat Darmadi, S.E. Dalam rapat tersebut membahas mengenai evaluasi kinerja satu bulan kebelakang serta perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk satu bulan kedepan.

Selain itu juga dibahas mengenai kebersihan yang harus selalu dijaga agar tercipta lingkungan yang bersih dan asri serta nyaman. Juga membahas seputar permasalahan di bagian teknis kepaniteraan serta bagian kesekretariatan dan juga mengenai pentingnya pelaksanaan tugas-tugas penginputan dalam SIPP. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur mengingatkan kepada seluruh aparatur pengadilan agar selalu tepat waktu dan patuh untuk mengisi SIPP dalam waktu 24 jam atau pada hari itu juga.

Rapat diakhiri dengan menyanyikan lagu padamu negeri dan ditutup dengan doa.

Humas MA: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia terbaik untuk mengabdikan diri sebagai hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Pendaftaran dibuka tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019, pendaftaran dilakukan secara online melalui http://adhoc.mahkamahagung.go.id.