AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN AMPUH PENGADILAN NEGERI CIANJUR
PETIKAN DIPA
Berikut Petikan DIPA PENGADILAN NEGERI CIANJUR
SK KPN CIANJUR
SK KPN 2023
5. SK TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE
6. SK TIM REWARDS AND PUNISHMENT
9. SK TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
10. SK TIM BENTURAN KEPENTINGAN
11. SK PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA
14. SK PENANGGULANGAN KEBAKARAN
16. SK JURU SUMPAH DAN PIKET SIDANG
17. SK TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
20. SK TIM PEMBAGIAN TUGAS KPN DAN WKPN
21. SK EVALUASI SOP KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
22. SK PENUNJUKAN TIM EVALUASI PPNPN
25. SK PEDOMAN PENETAPAN ROLE MODEL DAN PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
28. SK PEMBERLAKUAN SURAT TUGAS
29. SK TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
30. SK HAKIM PENGAWAS EKSEKUSI
32. SK PEMBERLAKUAN SK KMA NO.359 TAHUN 2022
33. SK PEMBATASAN IZIN KELUAR KANTOR DAN IZIN PULANG LEBIH AWAL
36. SK PEMEGANG BUKU-BUKU HAK KEPANITERAAN
40. SK KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
42. SK PEMBERLAKUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA PENGADILAN NEGERI CIANJUR
43. SK TIM SURVEY PERSEPSI KORUPSI
44. SK TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
46. SK TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
48. SK PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
51. SK TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
SK KPN 2024
1. SK TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
2. SK NOTULEN RAPAT DAN PEMBAWA ACARA
3. SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG, JURU BICARA DAN KIMWASMAT
4. SK NOTULEN RAPAT DAN PEMBAWA ACARA
5. SK TIM ANONIMISASI DAN UPLOAD PUTUSAN
7. SK PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
8. SK TIM AMPUH
9. SK PENGANGKATAN KEMBALI PPNPN
11. SK HAKIM PENGAWAS EKSEKUSI
12. SK TIM PENGELOLA APLIKASI SALINAN PUTUSAN ONLINE (SIPULEN)
15. SK ADMIN AMPUH
14. SK PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING PTSP
17. SK KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
24. SK PEMBENTUKAN TIM ZI WBK WBBM
27. SK TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
32. SK PENUNJUKKAN WKPN SEBAGAI KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
33. SK EVALUASI SOP
34. SK POSBAKUM
35. SK PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA
SK KPN 2025
1. SK BENDAHARA
2. SK PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN
3. SK NOTULEN RAPAT DAN PEMBAWA ACARA
4. SK Pengangkatan Kembali PPNPN
5. SK TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
6. SK HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN
10. SK PENANGGUNG JAWAB PENCATATAN SURAT POS
11. SK PENUNJUKAN DUTA PELAYANAN PELANGGAN DISABILITAS
12. SK PAKAIAN DINAS ASN DAN PETUGAS PTSP
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI
A. Umum
1. Umum
Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari:
- Prosedur Biasa; dan
- Prosedur Khusus.
2. Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
- Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat ataumedia elektronik;
- Informasi yang diminta bervolume besar;
- Informasi yang diminta belum tersedia; atau
- Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasukd. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasukdalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.
3. Prosedur Khusus
digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsungdan informasi yang diminta:
- Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
- Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudahdiketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
- Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
- Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
