Tugas Pokok dan Fungsi
Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Cianjur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu:
- Ketuadan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
- Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
- Mengembangkandan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
- Hakim
- Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
- Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya
- Panitera
- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidanadan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- Sekretaris
- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.
- Panitera Muda Pidana
- Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan pidana, administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Panitera Muda Perdata
- Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf,mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Panitera Muda Hukum
- Membantu Panitera melaksanakan kegiatanKepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Wakil Panitera sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kepala Sub BagianPerencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.
- Panitera Pengganti
- Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim,mencatat jalannya sidang,membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/penetapan.
- Jurusita/ Jurusita Pengganti
- Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta Eksekusidalam rangka melaksanakan perintah Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bendahara Pengeluaran
- Membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Visi dan Misi
VISI PENGADILAN NEGERI CIANJUR:
”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI CIANJUR YANG AGUNG”
MISI PENGADILAN NEGERI CIANJUR:
- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cianjur;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan keapada pencari keadilan';
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cianjur;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cianjur;
Jam Kerja & Pelayanan
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 207/KPT.W11-U/SK.KP8/X/2023, jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Cianjur adalah sebagai berikut:
Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana
Gugatan
Dasar hukum:
- Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;
- Undang-undang no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dirubah dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang -Undang No. 49 Tahun 2009;
- Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi ;
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaMahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-1-144/KMA/SK/l/2011 tentang Pedoman Pelayanan lnformasi di Pengadilan.
- Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
- Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 15A/SK/PAN/IX/2009 Tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA-RI No.2 Tahun 2009 ;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 34/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Trnnsporusi lokal di lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya diseluruh Indonesia
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
Persyaratan
1. Surat Gugatan
Syarat-syarat Surat Gugatan
Yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (formulation) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil dan materil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan.
Adapun syarat-syarat dan ketentuan surat gugatan antara lain sebagai berikut:
a. Syarat Formil
Pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah:
1. Ditujukan (Dialamatkan ) kepada Pengadilan Negeri (Ketua) Sesuai dengan Kompetensi Relatif.
Surat gugatan, secara formil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Harus tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif :
- Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan disampaikan dan dialamtkan kepada PN yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) atas alasan hakim tidak berwenang mengadili.
2. Diberi Tanggal
Ketentuan undang-undang tidak menyebut surat gugatan harus mencantumkan tanggal. Begitu juga halnya jika surat gugatan dikaitkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, tidak menyebutka pencantuman tanggal di dalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil.
3. Ditandatangani Penggugat atau Penguasa
Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan :
- Gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif, dan;
- Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditanda tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).
b. Syarat Substansial
Syarat substansial dari surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, terdapat dalam RV Pasal 8 Nomor 3 yang meliputi:
1. Identitas Para Pihak
Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).
Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :
- Menyampaikan panggilan, atau;
- Menyampaikan pemberitahuan;
Dengan demikian, oleh karena tujuan pencantuman agar dapat disampaikan panggilan atau pemberitahuan, identitas wajib disebut, cukup meliputi :
- Nama Lengkap
Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada), maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.
- Alamat atau Tempat Tinggal
- Penyebutan identitas lain, tidak imperative
2. Posita (Fundamentum petendi)
Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.
Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:
a. Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.
b. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.
c. Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum.
d. Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat.
3. Petitum
Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.
Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:
1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.
2. Tuntutan tambahan.
Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.
3. Tuntutan subsidier atau pengganti.
Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim.
2. Surat Kuasa (Apabila menggunakan jasa Advokat)
